Nasib Tarekat Sattariyah Syahid di Medan

Semoga saja tidak seperti nasib jamaah tarikat lainnya, dituduh sesat lalu dihakimi massa. Tarekat yang dipimpin Zubir Amir ini masih sebatas dilaporkan warga ke DPRD kota Medan. Untung MUI Sumut dan Medan belum terbitkan fatwa sesat. MUI hanya keluarkan "surat penjelasan". Ini seklumit laporanku soal tarekat Sattariyah Syahid di Medan.


Kesesatan Guru Tarekat Versi Murid
Oleh : ABDULLAH UBAID MATRAJI/SYIRAH/28-2-2007


Surat itu tertanggal 2 Desember 2004. Dikirim oleh murid pemimpin tarekat Sattariyah Syahid bernama Yulianto, ditujukan kepada Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara. Tadi siang, Ketua Umum MUI Sumut Abdullah Syah, membacakan surat tersebut kepada Syirah.

Yulianto menyatakan menyesal telah bergabung dengan aliran Zubir Amir, sang guru tarekat. Menurutnya, banyak ajaran-ajaran yang diajarkan gurunya itu berbeda dengan yang diyakini umat Islam pada umumnya.

Pertama, shalat dianggap bukan kewajiban. “Daripada shalat lebih baik bertemu dengan guru tarikat,” tulis Yulianto seperti diceritakan Abdullah. Begitu pula dengan shalat jamaah, hukumnya tidak sah jika dilakukan bersama dengan orang di luar tarekat.

Kedua, tarekat ini meyakini, siapapun yang tidak tunduk kepada Zubir, itu hakikatnya sama dengan manusia berkepala babi. Karena itu, ia belum menjadi manusia sempurnya sebelum meyakini Zubir sebagai pengganti Rasulullah Muhammad saw.

Ketiga, al-Quran adalah tulisan di kertas biasa yang dapat dicorat-coret dan boleh dipegang meski tanpa berwudlu. Al-Quran yang benar adalah al-Quran versi Zubir, yang bersumber dari ucapan-ucapannya yang diyakini berdasarkan wahyu.

Keempat, umat Islam tak wajib puasa, asal ia mampu membayar denda sebanyak 2,5 liter beras.

Empat poin di atas itu hanya sebagian. Terlepas benar atau tidaknya pengakuan Yulianto, sampai detik ini Syirah belum bisa tersambung dengan Zubir atau Yuliantlo, untuk mengkonfirmasi kebenaran pernyataan tersebut. []


Massa Adukan Ajaran Sesat ke DPRD 27-2-2007
Oleh : Antara

Medan - Ratusan warga Kampung Kurnia, Kelurahan Belawan Bahari, Kecamatan Medan Belawan mendatangi Gedung DPRD Kota Medan, meminta agar dewan menyikapi keberadaan ajaran sesat yang dinilai sudah sangat meresahkan warga.

“Kami minta agar dewan serius menyikapi masalah ini karena bisa memicu pertentangan dan bahkan pertumpahan darah antar sesama warga di kampung kami,” ujar pemuka masyarakat Kampung Kurnia, Darwin, ketika bersama sejumlah perwakilan warga lainnya diterima Komisi B DPRD Kota Medan, Selasa.

Menurut dia, ajaran yang dibawa Zubir Amir itu merupakan ajaran sesat, dimana baik Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Medan maupun MUI Sumatera Utara telah mengeluarkan fatwa bahwa ajaran itu dilarang karena menyimpang dari ajaran Islam yang sebenarnya.

Tokoh ulama Kampung Kurnia, Ustadz Arsyad, menjelaskan, salah satu penyimpangan ajaran yang dibawa Zubir adalah dengan mengharuskan pengikutnya melafaskan syahadat dengan memasukkan nama Zubir di dalamnya.

“Kalau dalam syahadat yang sesungguhnya adalah kesaksian bahwa `Tuhan adalah Allah dan Muhammad rasul Allah`, maka dalam syahadat yang diajarkannya adalah bahwa `Tuhan adalah Allah dan Zubir rasul Allah`. Umat Islam diklaim kafir bila tidak mengakui syahadat seperti yang diajarkan Zubir itu,” jelasnya.

Selain itu, tambahnya, Zubir juga melarang para pengikutnya mengikuti ajaran-ajaran Muhammad dan mengabaikan semua hadist yang ada. Pengikutnya juga dilarang berwuduk sebelum shalat dan diklaim kafir jika melakukan shalat Jumat.

Karena itu, para tokoh dan pemuka tokoh ulama Kampung Kurnia, Ustadz Arsyad, meminta dewan segera turun tangan menyelesaikan persoalan itu. Warga, katanya, sudah tidak tahu harus berbuat apa-apa lagi meski MUI sudah menyatakan bahwa ajaran itu terlarang dan merupakan ajaran sesat.

“Sesama warga kini sudah saling berhadapan karena ajaran sesat itu. Bahkan antara anak dengan ayah bisa berantam karena perbedaan keyakinan dan pemahaman agama yang dibawa Zubir. Kami takut semua ini akan memicu perang antara warga,” katanya. []



MUI Sumut Belum Keluarkan Fatwa Sesat
Oleh : ABDULLAH UBAID MATRAJI/SYIRAH/28-2-2007


Menaggapi gonjang-ganjing ajaran yang dibawa Zubir Amir, pemimpin tarekat Sattariayah Syahid, Majlis Ulama Indonesia (MUI) Sumatra Utara telah menerbitkan surat (27/12/2004), yang menyatakan ajaran Zubir telah menyimpang dari tuntunan Islam yang benar.

“Keputusan ini murni dari pimpinan, bukan dari komisi fatwa,” kata Abdullah Syah, Ketua Umum MUI Sumut. Menurutnya, surat itu ditandangani Mahmud Aziz Siregar, Ketua Umum MUI Sumut periode 2000-2005. Surat itu bukan tanpa dasar. Tapi dikeluarkan berdasarkan hasil diskusi antara MUI dengan agamawan, dan tokoh masyarakat, 18 Desember 2004.

Selain itu, MUI Sumut juga mendapat surat pengakuan tertulis dari murid Zubir Amir, yang menunjukkan bukti-bukti ketidaklurusan ajaran tarekat Sattariayah Syahid. “Berdasarkan dua pertimbangan itu, MUI berani mengeluarkan keputusan melalui surat penjelasan yang ditujukan kepada Kepala Camat Medan Labuhan,” katanya.

Meski surat penjelasan itu mirip dengan surat hasil keputusan fatwa, Abdullah mengelak kalau surat tersebut dinamai fatwa. “Itu hanya surat penjelasan, bukan fatwa,” tukasnya, “Untuk keputusan fatwa kita masih menunggu hasil keputusan komisi fatwa MUI Sumut. Kalau jadi hari Kamis besok, soal ini akan dibahas di komisi fatwa.” []


MUI Medan Angkat Tangan Soal Sattariyah Syahid
Oleh : ABDULLAH UBAID MATRAJI/SYIRAH/28-2-2007


Medan--Nama Zubir Amir kembali diperdebatkan di Medan. Ajaran tarekat Sattariyah Syahid yang diajarkan ke murid-muridnya dinilai sesat. Menurut ketua Majelis Ulama Indonesia kota Medan Mohammad Hatta, peristiwa ini adalah masalah lama. Kali pertama muncul sekitar tahun 2002, tepatnya di jalan Khaidir No. 1 Pekan, Medan Labuhan, Medan, Sumatra Utara.

Hatta mengelak jika MUI Medan dibilang telah menerbitkan fatwa sesat kepada ajaran yang dibawa Zubir Amir. Tahun 2003, MUI Medan pernah membicarakan masalah ini dengan berbagai kalangan. Tapi, tidak sampai pada keputusan untuk mengeluarkan fatwa sesat. “Soal ini kami limpahkan ke komisi fatwa MUI provinsi,” tegasnya.

Apakah benar dia sesat? Hatta tidak berani menjawab tegas, karena belum ada keputusan dari komisi fatwa MUI Sumatra Utara (Sumut). Ia hanya berpedoman pada surat yang dikirim MUI Sumut kepada Kepala Camat Medan Labuhan, tanggal 27 Desember 2004.

“Kesimpulan surat itu menyatakan, ajaran Zubir Amir tidak sesuai dengan tuntunan Islam yang benar pada umumnya,” terang Hatta.

Saat dikonfirmasi Syirah, siang ini, Ketua Umum MUI Sumut Abdullah Syah membenarkan adanya surat itu. “Surat itu memang ada. Tapi sebatas penjelasan, bukan hasil keputusan komisi fatwa,” tegasnya.

Menurut Hatta, aliran tarekat Sattariyah Syahid ini sempalan dari tarekat Sattariah yang dipimpin Haji Rasyid, yang berlokasi di Simalungun, Pemantang Siantar, Sumatra Utara. Ini berdasarkan hasil dialognya bersama dengan Rasyid.

“Ajaran Zubir itu sudah keluar dari tarekat Sattariah. Ia telah mencampur adukkan beragam aliran dalam satu tarekat, yang dinamainya Sattariayah Syahid,” ujar Hatta menirukan ungkapan Rasyid. []

Baca selanjutnya »

Surat Ba’asyir Sulut Polemik

Oleh : ABDULLAH UBAID/SYIRAH/23-2-2007


Jakarta- Surat yang dikirim pemimpin Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) Abu Bakar Ba’asyir kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), di Istana Negara kemarin siang (22/02), menuai kontroversi.

Surat yang berisi anjuran Ba’asyir agar SBY mengeluarkan dekrit atau kepres untuk kembali kepada Syariat Islam itu ditanggapi Masyhuri Naim dengan pertanyaan balik, “Apa pernah kita menggunakan syariat Islam, kok ada dekrit kembali kepada...,” tandas Rais Syuriah Pengurus Besar NU itu kepada Syir’ah.

Soal aturan negara yang berdasarkan syariat Islam, umat Islam mayoritas pasti setuju. “Termasuk saya,” katanya. Tapi, ia menambahkan, peraturan syariah itu bukan dalam bentuk formal seperti undang-undang. Formalitas syariat Islam tak begitu penting dan belum tentu bisa menjawab masalah. Yang lebih penting adalah penerapan substansi syariat Islam, misalnya prinsip keadilan, perdamaian, tolong menolong, dan sebagainya. “Buat apa kalau cuma formalitas,” cetusnya.

Yunahar Ilyas, ketua PP Muhammadiyah, berpendapat bahwa demokrasi yang lagi ditata di Indonesia ini merupakan pola ketatanegaraan yang dekat dengan sistem syuro (musyawarah) dalam Islam yang pernah dicontohkan Muhammad saw dan para sahabat. “Tinggal siapa yang mengisi pos-pos itu,” katanya. Orang yang mengisi kursi pemerintahan juga penting. Apapun sistemnya kalau pejabatnya bejat juga akan bermasalah.

Tidak demikian bagi Ismail Yusanto, jubir Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Ia memandang sudut pandang bangsa ini sudah salah kaprah. Seharusnya, sudut pandang ketatanegaraan itu sinkron dengan sudut pandang ketauhidan. Artinya, kalau SBY itu beragama Islam, maka dia punya tanggung jawab besar untuk menerapkan syariat Islam. “Saya setuju dengan pandangan ustad Abu,” tuturnya.

Abu Bakar Ba’asyir berpandangan, kalau presidennya muslim dan mengurus negara yang mayoritas muslim tapi tanpa penerapan syariat, Islamnya menjadi batal. Kecuali sudah berusaha tapi belum mampu. Ini diutarakan Ba’asyir tadi siang di depan Istana Negara, setelah gagal menemui SBY.

Manuver Ba’asyir ini ditanggapi enteng oleh Imdadun Rakhmat. “Tindakan Ba’asyir seperti itu tidak mengejutkan saya. Itu agenda lama,” terang intelektual muda NU itu. Syariah Islam yang dipahami Ba’asyir adalah penerapan fikih. Tidak bisa begitu. Rakyat Indonesia itu majemuk dan plural, maka tidak bisa menerapkan fikih Islam. Selain itu, jika syariah di formalkan, bisa jadi kalau orang Islam tidak sholat akan masuk bui. Kalau begitu, “Orang shalat bukan karena Allah, tapi karena takut diborgol polisi,” tegasnya.

Menanggapi gagasan Ba’asyir, Presidium Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah (JIMM) Ahmad Fuad Fanani juga tak sependapat. “Syariat Islam itu bukan seperti obat sakit kepala yang cespleng langsung dapat menyembuhkan penyakit,” katanya. Masalah bangsa ini harus dipandang secara komprehensif, tidak bisa hanya dengan pendekatan agama atau tauhid. Menurutnya, Ba’asyir tidak menyadari bahwa Indonesia ini isinya bukan hanya orang Islam saja. Tapi ada multi agama, multi etnis, dan multi kultur. Jadi, “Formalisasi syariat Islam itu kurang pas,” tegasnya. []


| sumber: www.syirah.com |

Baca selanjutnya »

Kebijakan “Pohon Jariah” di Gresik Belum Efektif

 
Oleh : ABDULLAH UBAID/SYIRAH/22-2-2007


Gresik, Jatim- Di tengah kerusakan lingkungan yang terjadi di berbagai daerah, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik Jawa Timur, mengeluarkan beberapa kebijakan yang berbasis lingkungan hidup. “Kita ingin Gresik di masa depan, kalau bisa lebih baik dari yang sekarang, airnya lebih jernih, udara bebas polusi, dan sungai bersih dari limbah,” kata Sekretaris Pemkab Gresik Husnul Khuluq.

Kebijakan itu, antara lain, pemkab Gresik mewajibkan warga yang mendapat santunan kematian untuk menanam satu pohon. Santunan sebesar 1 juta rupiah itu diberikan pemkab kepada ahli waris yang ditinggal mati keluarganya. Sebagaian uang itu, harus dibelikan pohon, minimal satu. “Terserah mau ditanam di mana,” katanya di hadapan pelajar SMP Negeri I Kedamean, awal Februari.

Kata Khuluq, program itu dikenal dengan sebutan pohon jariah. Ini merupakan wujud visi pemerintah yang ingin menjadikan Gresik hijau, bersih, dan bebas polusi. Mengapa dinamakan jariah? Sebab, pohon itu akan menjadi amal jariah bagi keluarga yang meninggal. Amal jariah, dalam ajaran Islam, adalah amal yang tidak akan putus pahalanya meski orangnya telah tutup usia.

Selama bulan Juni sampai September 2006, pemkab sudah mengucurkan santunan kematian untuk 4.700 warga. Kalau begitu, minimal terdapat 4.700 pohon baru yang ditanam. “Ini akan berpengaruh positif pada lingkungan,” tandasnya.

Kebijakan ini terbilang baru, dan belum semua warga tahu. Contohnya Muhamaad Saifullah, warga Legowo, Bungah, Gresik, mengaku belum tahu soal kebijakan pohon jariah. “Kalau santunan kematian yang 1 juta itu saya tahu, kalau menanam pohon kok saya belum dengar,” tuturnya.

Baginya, kebijakan itu memang baik dan berwawasan ke depan. Tapi, tidak menjawab kebutuhan mendesak masyarakat. Menurut pria yang juga Direktur Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO) Gresik ini, dulu pernah ada usulan penerapan kesehatan gratis. Itu sampai saat ini tidak terwujud. Pemerintah, melalui PP No.6/2006, hanya mampu memberikan subsidi tarif gratis ke puskesmas saja. Sementara obat dan biaya perawatan tetap bayar. Hingga kini, masih banyak orang meninggal gara-gara biaya pengobatan yang tak terjangkau.

“Kesehatan masyarakat itu lebih penting daripada uang santunan kematian. Sebab uang santunan, meski pemkab tidak memberi, warga Gresik biasanya punya tradisi di desanya masing-masing, yaitu urunan kematian (sumbangan patungan dari warga untuk kematian),” tegasnya saat dihubungi Syir`ah.

Selain itu, pemkab Gresik juga mewajibkan penerapan kurikulum berbasis lingkungan hidup di tingkat SLTP dan SLTA. Kurikulum ini secara khusus memberikan muatan lokal seputar pendidikan lingkungan hidup. Dengan kurikulum ini, kata Khuluq, pemkab berharap masyarakat Gresik mempunyai kesadaran tentang pentingnya lingkungan hidup sejak kecil.

Kebijakan ini diluncurkan kali pertama di SMP Negeri I Kedamean, Gresik, sekaligus dijadikan sekolah percontohan yang berbasis lingkungan. Ini nanti akan dikembangkan pada sekolah-sekolah lain yang ada di kabupaten Gresik. “Targetnya tahun 2008 ini semua sekolah harus sudah bisa menerapkan,” harapnya. [Muhajir]

| sumber: www.syirah.com |

Baca selanjutnya »

Migrant Care: Malaysia Harus Hapus Hukuman Mati

Oleh : ABDULLAH UBAID/SYIRAH/22-2-2007


Jakarta- Upaya Migrant Care (MC) untuk mengadvokasi para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia tak setengah hati. Setelah minggu lalu, bersama dengan Fatayat NU dan keluarga korban, bertemu dengan Abdurrahman Wahid (Gus Dur), kini Direktur Eksekutif MC Anis Hidayah mendesak Perdana Menteri Malaysia Abdullah Badawi untuk melindungi TKI.

Demikian ungkapan Anis dalam rilis yang diterima Syir`ah, Kamis (22/2). Rilis tersebut dilayangkan bertepatan dengan kedatangan Abdullah Badawi ke Indonesia Siang ini.

Hingga kini, menurut catatan MC, setidaknya ada 16 TKI di Malaysia yang terancam hukuman mati. Dan pada bulan Maret mendatang akan digelar persidangan terhadap Adi bin Asnawi, Erik bin Kartim, Wahyudi bin Boinen, dan Haliman Sihombing. Kata Anis, semua warga Indonesia itu diancam hukuman mati dengan cara digantung.

Lawatan Badawi kali ini adalah dalam rangka penyematan penghargaan Bintang Republik Indonesia Adipradana dari Pemerintah Indonesia. Selain itu, juga akan ada pembicaraan bilateral dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Menurut Anis, ini adalah momentul yang tepat bagi presiden SBY agar berdiplomasi kepada Badawi untuk memperjuangkan nasib TKI di Malaysia. Presiden SBY juga harus berani mengingatkan Badawi bahwa kemajuan ekonomi malaysia sebuah kemustahilan tanpa kehadiran buruh migran Indonesia.

Karena itu, “MC Mendesak presiden SBY untuk mengajak Badawi menghapus praktik pidana hukuman mati di Malaysia sebagai komitmen dasar penghargaan terhadap hak asasi manusia,” tandas Anis. []

| sumber: www.syirah.com |

Baca selanjutnya »

Kabar "Masura" dari Ciganjur

Jika anda tak sempat menghadiri forum MASURA di Ciganjur, tapi ingin tahu,  simak saja laporan syirahonline berikut ini. 


Meriahnya Forum Masura Di Ciganjur
Oleh ABDULLAH UBADI/SYIRAH/19-2-2007


Jakarta- Forum yang menurut rencana akan dihadiri para kiai dan pemimpin masyarakat bawah itu tampak berubah. Tak hanya dihadiri kiai kampung, Majelis Silaturrahim Ulama Rakyat (Masura) itu ternyata dihadiri semua lapisan masyarakat.

Layaknya pesta rakyat. Pada Minggu (18/2) pagi itu, mereka berbondong-bondong menuju komplek pesantren al-Munawwarah di jalan Warung Sila, Ciganjur, Jakarta Selatan. Deretan rakyat kecil terlihat antusias menggelar dagangannya di bibir jalan. Ada yang jualan minyak wangi, kopiah, pakaian, mainan anak-anak, minuman dan makanan.

Ratusan umbul-umbul juga tampak di sepanjang jalan menuju lokasi acara. Poster berisi himbauan untuk perbaikan juga dipasang di mana-mana.

“Komitmen Ulama Menjaga Moral bangsa.” “Rapatkan Barisan Kiai Kampung Sebagai Penjaga NKRI.” Itulah antara lain bunyi sepanduk yang terbentang di jalan-jalan.

Masura juga dihadiri para pengurus masjid, musholla dan majelis ta’lim se-Jabotabek, serta perwakilan dari pengurus wilayah PKB Jawa Tengah, Jawa Barat, Yogyakarta dan Jawa Timur.

Di samping itu, sejumlah kiai hadir memimpin istighatsah dan doa bersama, antara lain, KH Nuril Huda yang juga ketua Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama (LDNU), KH Lukman Hakim, KH Ali hanafiyah, KH. Hamdun, KH Abdul Aziz Mansyur, KH Jamaluddin Bustomi, KH Manarul Hidayat, dan KH Aminullah Muchtar. Sementara doa pamungkas dipimpin Tuan Guru Turmudzi dari Nusa Tenggara Barat.
Beberapa artis ibu kota juga tak mau ketinggalan. Antara lain, Rano Karno, Basuki, dan Akri Patrio. Acara inti “Ngaji bersama Gus Dur” dipandu oleh pelawak Akri Patrio, “Saya ini memang pelawak tapi Gus Dur itu embahnya pelawak,” canda Akri disambut tawa hadirin. [Anam]


Gus Dur: Istilah Kiai Kampung Bukan untuk Dikotomi
Oleh : ABDULLAH UBAID/SYIRAH/19-2-2007


Jakarta- Niat Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa (DPP PKB) untuk mempererat hubungan dan komunikasi lebih intensif dengan “kiai kampung” terwujud sudah. Hajatan yang bertajuk Majelis Silaturahmi Ulama Rakyat (masura) itu digelar di jalan Warung Silah, Ciganjur, Jakarta Selatan, Minggu (18/2).

Istilah kiai kampung, menurut Ketua Dewan Syuro DPP PKB KH Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, bukan untuk mendikotomi atau memilah-milah antar kiai, misalnya, ada kiai kampung, kiai kota, kiai sepuh, atau kiai-kiai yang lain.

“Bukan saya yang mengatakan ada kiai begini dan begitu. Kalau ada yang menganggap saya membuat dikotomi antara kiai kampung dan kiai sepuh itu konyol,” ujar Gus Dur di hadapan ribuan nahdliyyin yang memadati komplek pesantren al-Munawwaroh, Ciganjur.

Istilah ini sejatinya tak dibuat secara khusus untuk acara silaturrahim kali ini. Menurut cucu pendiri NU Hasyim Asy’ari ini, istilah kiai kampung muncul saat digelar pengajian di Nganjuk, Jawa Timur, beberapa hari yang lalu. Pengajian itu dihadiri ribuan warga para kiai NU dari daerah tersebut.

Jadi bukan untuk dikotomi tapi memperjelas posisi. Selama ini aspirasi masyarakat, terutama dari para kiai dan pemimpin masyarakat, di akar rumput tak pernah didengar oleh para wakil rakyat. Mereka seakan dilupakan dan dianggap tak penting.

Selain itu, kata Gus Dur, para ulama kenamaan yang sering muncul di televisi telah dikapitalisasi oleh industri hiburan sehingga lebih sering menjadi tontonan dari pada menjadi penyampai lidah ummat.

Gus Dur berharap, forum silaturrahim semacam ini bisa kontinyu diadakan tiap tiga bulan sekali di Ciganjur. Sementara Abdul Muhaimin Iskandar, Ketua Dewan Tanfidz DPP PKB Muhaimin Iskandar, berharap lebih dari itu. “Kita berharap pertemuan semacam ini berlanjut sampai ke cabang-cabang PKB seluruh Indonesia,” tandasnya saat memberikan sambutan. [Anam]


Gus Dur: Muhaimin dan Syaiful Kudu Akur
Oleh ABDULLAH UBAID/SYIRAH/19-2-2007


Jakarta- Aras Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) kini tak lagi ada goncangan dahsyat. Perseteruan Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar dan Menteri Pemberdayaan Daerah Tertinggal (PDT) Syaifullah Yusuf tak lagi terdengar.

Perkembangan ini tak luput dari komentar Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, Ketua Umum Dewan Syuro PKB, saat mengisi pengajian bareng kiai kampung, Minggu (18/02).

"Kalau berantem itu urusan mereka. Ribut ya ribut, tapi persaudaraan jangan berhenti," kata Gus Dur yang disambut tepuk tangan ribuan kiai kampung.

Gus Dur mengaku tidak mempersoalkan kepindahan Syaiful ke Partai persatuan Pembangunan (PPP), jika itu sudah menjadi pilihannya.

"Saya enggak apa-apa Syaiful masuk PPP, silakan saja. Keluarga saya banyak di partai-partai, adik saya ada yang di PPP, satu ada yang di Golkar, satu di PKB, adiknya lagi ada yang suka golput," beber Gus Dur dengan santai.

Menurutnya, meskipun berbeda pendapat, kekeluargaan harus tetap terjaga meskipun berbeda partai. "Kalau kami kumpul, kami tidak ngomong politik kok," ungkapnya.
Muhaimin dan Syaiful adalah masih saudara sepupu. Muhaimin adalah anak bibi Syaiful. Dan keduanya adalah keponakan Gus Dur. [nvt/nrl/detik]


Gus Dur Anjurkan Pemerataan Ekonomi dan Perbaikan Layanan
Oleh : ABDULLAH UBAID/SYIRAH/19-2-2007


Jakarta- “Selama ini ekonomi kita haya mementingkan pertumbuhan tapi tidak pemerataan,” tandas Ketua Umum Dewan Syuro PKB Abdurrahman Wahid saat memberikan pengajian di Ciganjur, Jakarta Selatan, Minggu (18/2).

Hal ini ini disebabkan sistem ekonomi saat ini masih berorientasi pada pertumbuhan dan hanya memihak kepada para pengusaha besar. Karena itu, pemerintah harus melakukan pemerataan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

”Harus ada kredit murah untuk sektor informal. Paling-paling cuma 50 juta sudah bisa membantu para pengusaha angkot dan pedagang kali lima dari pada buat subsidi para pengusaha formal yang tidak jelas untungnya,” kata Gus Dur.

Menurutnya, pendapatan negara yang diperoleh dari pajak atau jalur formal lebih sedikit dibanding pendapatan yang diperoleh dari retribusi atau jalur informal. Belum lagi, ada persoalan pengemplangan pajak dan budaya kurupsi yang mendera para pejabat pemerintahan.

Misalnya, dari 210 juta penduduk Indonesia, menurut perhitungan, seharusnya ada 42 juta pembayar pajak atau seperlimanya. Tapi kenyataannya pembayar pajak justru kurang dari 5 juta.

Selain itu, pemerintah juga harus memperhatikan pelayanan kepada masyarakat. Menurut Gus Dur, berbagai terobosan perlu dilakukan, mengingat banyak kekayaan alam yang belum dimaksimalkan untuk kesejahteraan rakyat.

“Saat ini banyak kekayaan alam kita, tapi tidak dioptimalkan untuk kesejahteraan rakyat. Misalnya saja hasil tambang, hutan, dan hasil laut,” cetusnya. [Anam/NU/Detik].


| sumber: www.syirah.com |

Baca selanjutnya »